Contohad art koperasi serba usaha. Dalam usaha pemberian simpan pinjam koperasi dapat menetapkan menyatakan kesanggupan secara tertulis. Ruko surya buana blok c/12a. Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan 3. Pasal 20 1 tahun buku koperasi mulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 desember. 0% found this document useful 0 votes451 views14 pagesDescriptionCONTOH AD ART KOPERASIOriginal TitleCONTOH AD ART KOPERASICopyright© © All Rights ReservedShare this documentDid you find this document useful?0% found this document useful 0 votes451 views14 pagesContoh Ad Art KoperasiOriginal TitleCONTOH AD ART KOPERASIJump to Page You are on page 1of 14 You're Reading a Free Preview Pages 6 to 12 are not shown in this preview. Reward Your CuriosityEverything you want to Anywhere. Any Commitment. Cancel anytime. Pasal4 KEANGGOTAAN. 1) Warga yang berdomisili tetap dilingkungan WR 1 Desa Wanaraya, kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Sumatra Selatan. 2) Warga yang tidak berdomisili tetap/pengontrak wajib ada penjamin dari warga yang telah menjadi Anggota. 3) Keanggotaan koperasi berazaskan sukarela dan tidak ada unsur permaksaan. Contoh anggaran dasar koperasi ini merujuk pada UU no 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Pada UU tersebut telah diberikan petunjuk dan kisi kisi pembuatan anggaran dasar koperasi, sehingga dapat disusun seperti contoh berikut ini. Referensi Contoh Anggaran Dasar KoperasiContoh yang akan diberikan ini berdasarkan anggaran dasar dari Koperasi Simpan Pinjam Rukun Sejahtera yang terletak di Mlonggo, Jepara, Jawa dasarnya semua jenis koperasi memiliki kesamaan dalam penyusunan anggaran dasar. Perbedaannya yaitu pada perihal tujuan dan usaha yang mana pada contoh dibawah ada pada Bab III spesifiknya pada pasal 5 ayat anggaran dasar koperasi ini juga memuat berbagai ketentuan mulai dari keanggotaan, kepengurusan, sisa hasil usaha, rapat rapat, hingga pembubaran koperasi jika dianggap Anggaran Dasar Koperasi Simpan PinjamANGGARAN DASAR AD KOPERASI RUKUN SEJAHTERABAB I NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKANPasal 1 1. Koperasi ini bernama Koperasi RUKUN SEJAHTERA dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi. 2. Koperasi ini berkedudukan di Jepara Provinsi Jawa II LANDASAN, AZAS DAN PRINSIPPasal 2 Koperasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas azas gotong 3 Koperasi melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi yaitu 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; a. Pengelolaan dilakukan secara demokratis; b. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing–masing anggota; c. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; d. Kemandirian; e. Melaksanakan pendidikan perkoperasian bagi anggota; f. Kerjasama antar Koperasi sebagai badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip Koperasi seperti tersebut pada ayat 1 di atas dan sesuai dengan kaidah-kaidah usaha III TUJUAN DAN USAHAPasal 4 1. Tujuan didirikannya Koperasi ini adalah untuk a. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya; b. Menjadi alat gerakan ekonomi bagi anggota dan masyarakat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional yang 5 1. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 4, maka Koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan kebutuhan ekonomi anggota, sebagai berikut a. Simpan Pinjam b. Perdagangan umum dan jasa2. Dalam mengembangkan Usaha, Koperasi dapat bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang saling Koperasi harus menyusun Rencana Kerja Jangka Panjang dan Jangka Pendek serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi dan disahkan oleh Rapat IV KELENGKAPAN KOPERASIPasal 6 Rapat Anggota Tahunan1. Rapat Anggota Tahunan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi yang dilaksanakan setiap Awal Rapat Anggota Tahunan Koperasi dilaksanakan untuk menetapkan a. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan atau Perubahannya; b. Kebijakan umum di bidang organisasi manajemen usaha dan permodalan Koperasi, c. Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas; d. Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi serta pengesahan laporan keuangan. e. Pengesahan pertanggung-jawaban Pengurus dan Pengawas dalam pelaksanaan tugasnya; f. Pembagian Sisa Hasil Usaha; g. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah 7 Kehadiran dalam rapat anggota tahunan Quorum1. Rapat Anggota Tahunan sah jika dihadiri lebih dari 1/2 setengah dari jumlah anggota Apabila tidak tercapai quorum sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas, maka Rapat Anggota Tahunan tersebut ditunda untuk waktu paling lama 1×24 jam, untuk rapat kedua dan diadakan pemanggilan kembali kedua 8 Pengambilan keputusan1. Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. 2. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir 3. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara. 4. Anggota yang tidak hadir dapat mewakilkan suaranya kepada anggota yang lain, yang hadir pada Rapat Anggota tersebut melalui proksi. 5. Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat. 6. Pengaturan selanjutnya diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga dan tata tertib RAT 7. Tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota sekurang-kurangnya 7 tujuh hari sebelum pelaksanaan Rapat 9 Penyelenggaraan RAT 1. Rapat Angota diselenggarakan oleh Pengurus Koperasi dan Badan Pengawas 2. Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh Pimpinan Sidang yang dipilih dalam Rapat Anggota tersebut; 3. Pemilihan Pimpinan sidang dipimpin oleh Pengurus Koperasi dan dipilih dari anggota yang hadir. 4. Setiap Rapat Anggota Tahunan harus dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh seluruh Pimpinan sidang. 5. Berita Acara Keputusan Rapat Anggota yang telah ditandatangani oleh Pimpinan Sidang menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota Koperasi dan Pihak Ketiga;Pasal 10 Rapat Anggota Luar Biasa 1. Rapat Anggota Luar Biasa diadakan apabila terjadi Penyimpangan oleh badan Pengurus dan atau Badan Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi, dengan ketentuan a. harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 tiga per empat dari jumlah anggota; b. keputusannya sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dua per tiga dari jumlah anggota yang Membubarkan, penggabungan, peleburan dan pemecahan Koperasi, dengan ketentuan a. harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 tiga per empat dari jumlah anggota; b. keputusannya sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 tiga per empat dari jumlah anggota yang hadir; c. Pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan Pengurus dan Pengawas dan harus dihadiri oleh lebih 1/2 setengah dari jumlah anggota;4. Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah 11 Penyelenggaraan Rapat anggota Luar Biasa1. Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila dipandang sangat diperlukan adanya keputusan, yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota dan tidak dapat menunggu dilaksanakan Rapat Anggota biasa seperti diatur pada Pasal 18 di atas;2. Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas dapat diadakan apabila a. Ada permintaan paling sedikit 20 % dari jumlah anggota, dan atau b. Atas keputusan Rapat Pengurus atau keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas dan atau c. Dalam hal keadaan sangat mendesak untuk segera memperoleh keputusan Rapat Anggota;3. Rapat Anggota Luar Biasa RALB sah dan keputusan mengikat seluruh anggota, apabila a. harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 satu per dua dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui oleh 2/3 dua per tiga dari jumlah anggota yang hadir; b. untuk maksud pada ayat 2,d di atas, harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/5 satu per lima dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui 2/3 dua per tiga dari jumlah anggota yang hadir;4. Ketentuan dan pengaturan selanjutnya diatur di dalam Anggaran Rumah 12 PENGAWAS1. Pengawas dipilih dari dan oleh Anggota dalam Rapat Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut a. Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, pengawasan dan akuntansi, jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi; b. Memiliki kemampuan ketrampilan kerja dan wawasan di bidang Pengawasan; c. Sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 2 dua tahun3. Pengawas dipilih untuk masa jabatan 3 tiga Pengawas terdiri dari Ketua dan 2 dua orang Sebelum melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pengawas, harus terlebih dahulu mengucap sumpah atau janji di depan Rapat Anggota;6. Tata cata pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengawas dan sumpah Pengawas diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah 14 Hak dan Kewajiban Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi; meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada Koperasi; mendapat segala keterangan yang diperlukan; memberikan koreksi, saran, teguran dan peringatan kepada Pengurus; merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga; membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Rapat Anggota. memberi saran/anjuran kepada Pengurus untuk kemajuan organisasi dan usaha Koperasi, baik diminta maupun tidak 15 Pengawas berhak menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat 16 Pengawas dapat meminta jasa audit kepada Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh Koperasi. Biaya audit tersebut dimasukkan dalam anggaran biaya 17 Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatan berakhir apabila terbukti Melakukan tindakan, perbuatan yang merugikan keuangan dan nama baik Koperasi; Tidak mentaati ketentuan Undang-Undang PerKoperasian beserta peraturan, ketentuan-ketentuannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dengan keputusan Rapat Anggota. Dalam hal salah seorang anggota Pengawas berhenti sebelum masa jabatan berakhir, rapat Pengawas dengan dihadiri wakil Pengurus dapat mengangkat pengganti dengan cara Jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh anggota Pengawas yang lain; Mengangkat dari kalangan anggota, untuk menduduki jabatan Pengawas tersebut; Pengangkatan pengganti Pengawas sebagaimana tersebut pada ayat 2 di atas, dilaporkan oleh Pengawas pada Rapat Anggota yang terdekat setelah penggantian yang bersangkutan untuk diminta pengesahan dan atau memilih, mengangkat Pengawas yang 18 BADAN PENGURUS Badan Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota. Badan Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus, sebagai berikut Mempunyai kemampuan pengetahuan tentang perkoperasian, kejujuran, loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi; Mempunyai ketrampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan; Sudah menjadi anggota Koperasi sekurang-kurangnya 2 dua tahun; Antar Pengurus tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga; Tidak pernah terbukti melakukan tindak pidana apapun, terlibat organisasi terlarang seperti diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 tiga tahun. Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar Pengurus. Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya, apabila yang bersangkutan berprestasi bagus dalam mengelola Koperasi. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Pengurus, harus terlebih dahulu mengucap sumpah atau janji di depan Rapat Anggota. Tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian dan janji/sumpah Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah 19 Jumlah Pengurus sedikitnya 3 tiga orang dan paling banyak terdiri dari 5 lima orang. Pengurus paling sedikit terdiri dari unsur Ketua; Sekretaris; Bendahara; Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi dan usaha Koperasi; Pengurus dapat mengangkat pengelola atau Manajer yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha Koperasi; Apabila Koperasi belum mampu mengangkat Direksi/Manajer, maka salah satu dari Pengurus dapat bertindak sebagai Pengelola/Manajer Koperasi ; Peraturan lebih lanjut tentang susunan, tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab dan tara cara Pengurus dan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;Pasal 20 Tugas dan kewajiban Pengurus adalah Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha Koperasi; Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama Koperasi; Mewakili Koperasi di dalam dan diluar Pengadilan; Mengajukan Rencana Kerja, Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi; Menyelenggarakan Rapat Anggota serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepengurusannya; Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta pemberhentian anggota; Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan; Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha Koperasi; Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan; Menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya, dengan ketentuan jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau beberapa anggota Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota Pengurus yang bersangkutan; jika kerugian yang timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam Rapat Pengurus, maka semua anggota Pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita Koperasi. Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota Pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota; meminta jasa audit kepada Koperasi Jasa Audit dan atau Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh Koperasi dan biaya audit tersebut dimasukkan dalam Anggaran Biaya Koperasi. Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya, berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat pengurusan dan pemilikan dalam batas-batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam hal-hal sebagai berikut Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi, dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus Koperasi; Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak milik Koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus 21 Pengurus mempunyai hak Menerima imbalan jasa sesuai dengan keputusan Rapat Anggota; Mengangkat dan memberhentikan Pengelola/Manajer dan Karyawan Koperasi; Membuka cabang/perwakilan usaha sesuai dengan keputusan Rapat Anggota; Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha; Meminta laporan Pengelola/Manajer secara berkala dan sewaktu-waktu 22 Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatannya berakhir apabila terbukti melakukan kecurangan atau penyelewengan yang merugikan usaha dan keuangan dan nama baik Koperasi; tidak mentaati ketentuan Undang-Undang Perkoperasian beserta Peraturan dan Ketentuan Pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Rapat Anggota; sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat yang merugikan bagi Koperasi khususnya dan gerakan Koperasi pada umumnya; melakukan dan terlibat dalam tindak pidana lain terutama di bidang ekonomi dan keuangan dan tindak pidana lain yang telah diputus oleh Pengadilan. Dalam hal salah seorang anggota Pengurus berhenti sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Pengurus dengan dihadiri wakil Pengawas dapat mengangkat penggantinya dengan cara menunjuk salah seorang Pengurus untuk merangkap jabatan tersebut; mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan Pengurus tersebut. Pengangkatan pengganti Pengurus yang berhenti sebagaimana dimaksud ayat 2 harus dipertanggungjawabkan oleh Pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota 23 PENGELOLAAN USAHA Pengelolaan usaha Koperasi dapat dilakukan oleh Pengelola/Manajer dengan dibantu beberapa orang karyawan yang diangkat oleh Pengurus melalui perjanjian atau kontrak kerja yang dibuat secara tertulis. Pengurus dapat secara langsung melakukan pengelolaan kegiatan usaha Koperasi atau mendirikan Unit Usaha yang dikelola secara otonom dan profesional. Pengangkatan seperti tersebut pada ayat 1 dan 2 di atas setelah mendapat persetujuan Rapat Anggota. Persyaratan untuk diangkat menjadi Direksi/Manajer adalah mempunyai keahlian di bidang usaha atau pernah mengikuti pelatihan di bidang usaha Koperasi atau magang dalam usaha Koperasi; mempunyai pengetahuan dan wawasan dibidang usaha; tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindakan pidana di bidang keuangan-, memiliki akhlak dan moral yang baik; tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga dengan sesama Pengurus; tidak pernah terbukti melakukan tindak pidana apapun. Dalam melaksanakan tugasnya Direksi/Manajer bertanggung jawab kepada 24 Tugas dan kewajiban Manajer adalah melaksanakan kebijakan Pengurus dalam pengelolaan usaha Koperasi; mengendalikan dan mengkoordinir semua kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan oleh para karyawan-, melakukan pembagian tugas secara jelas dan tegas mengenai bidang pelaksanaannya; mentaati segala ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota, Kontrak Kerja, dan ketentuan lainnya yang berlaku pada Koperasi yang berkaitan dengan pekerjaannya; menanggung kerugian usaha Koperasi sebagai akibat dari kelalaian dan atau tindakan yang disengaja atas pelaksanaan tugas yang dilimpahkan;Pasal 25 Hak Manajer menerima penghasilan sesuai dengan Perjanjian Kerja yang disepakati dan ditandatangani bersama oleh Pengurus dan Direksi/Manajer; mengembangkan usaha dan kemampuan diri untuk melaksanakan tugas yang dibebankan; membela diri atas segala tuntutan yang ditujukan kepada dirinya; bertindak untuk dan atas nama Pengurus dalam rangka menjalankan 26 Wewenang Manajer Menetapkan pedoman pelaksanaan, pengelolaan usaha atau Standar Operasional Prosedur yang disahkan oleh Rapat Anggota. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan tugas, kewajiban, hak dan wewenang Direksi/Manajer dan karyawan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga, Ketentuan Khusus dan Kontrak V ANGGOTAPasal 27 Persyaratan untuk diterima menjadi anggota Koperasi Menyepakati AD/ART Koperasi Bersedia membayar Simpanan Pokok Rp. Simpanan Wajib Rp. dibayarkan setiap bulan Simpanan Sukarela dibayarkan dengan jumlah dan ketentuan nominal sesuai kehendak anggotaPasal 28 Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, Simpanan Pokok telah dilunasi dan yang bersangkutan didaftar dan telah menandatangani Buku Daftar Anggota Koperasi; Keanggotaan tidak dapat dipindahtangankan kepada siapapun dengan cara apapun-,Pasal 29 Setiap anggota berhak Memperoleh pelayanan dari Koperasi; Menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota; Memiliki hak suara yang sama; Memilih dan dipilih menjadi Pengurus; Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi; Memperoleh bagian Sisa Hasil UsahaPasal 30 Setiap anggota mempunyai kewajiban membayar Simpanan Wajib sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atas keputusan Rapat Anggota; berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi; mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi; memelihara serta menjaga nama baik dan kebersamaan dalam 31 Bagi anggota yang meskipun telah melunasi pembayaran Simpanan Pokok, tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administratif, belum menandatangani Buku Daftar Anggota diterima dan atau belum membayar Simpanan Wajib dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga berstatus sebagai Calon Anggota; Calon anggota memiliki hak-hak memperoleh pelayanan dari Koperasi; menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota; mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi; Setiap calon anggota mempunyai kewajiban membayar Simpanan Wajib sesuai ketentuan yang diputuskan Rapat Anggota; berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi; mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi; memelihara nama baik dan kebersamaan dalam 32 Keanggotaan berakhir, apabila anggota meninggal dunia; Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh pemerintah; berhenti atas permintaan sendiri; atau diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam Koperasi. Anggota yang diberhentikan oleh pengurus dapat meminta pertimbangan kepada Rapat Anggota. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib anggota yang diberhentikan oleh Pengurus, dikembalikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan VI PEMBUKUAN ORGANISASIPasal 33 Tahun Buku Koperasi adalah tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, dan pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun pembukuan Koperasi ditutup. Koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku di Indonesia. Dalam waktu paling lambat 3 tiga bulan setelah pembukuan Koperasi ditutup. maka Pengurus wajib menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang telah diaudit oleh Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditandatangani oleh semua anggota Pengurus untuk disampaikan kepada Rapat Anggota yang disertai hasil audit Pengawas. Apabila diperlukan, laporan tahunan Pengawas dapat diaudit oleh akuntan publik atas permintaan Rapat Anggota, atau Koperasi tidak mengangkat Pengawas tetap, maka laporan tahunan Pengurus harus diaudit oleh akuntan publik sebelum diajukan ke Rapat Anggota dan hasil audit tersebut menjadi perbandingan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus. Ketentuan, pengaturan lebih lanjut mengenai isi, bentuk, susunan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan pelaksanaan audit diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan VII MODAL KOPERASIPasal 34 Modal Koperasi terdiri dari Modal sendiri / ekuitas; Modal luar / pinjaman. Modal Sendiri berasal dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Dana Cadangan, dan bantuan berbentuk sumbangan, hibah dan lain-lain yang tidak mengikat. Untuk memperbesar usahanya, Koperasi dapat memperoleh modal pinjaman yang tidak merugikan Koperasi berupa pinjaman dari Anggota; Koperasi lainnya dan atau anggotanya; Bank dan lembaga keuangan lainnya; Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; Sumber lain yang sah dari dalam dan luar negeri; Koperasi dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal 35 Setiap anggota harus lunas membayar Simpanan Pokok secara tunai pada saat masuk menjadi anggota Setiap anggota diwajibkan harus membayar Simpanan Wajib. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib yang disetor pada Koperasi tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi 36 Untuk meningkatkan pendapatan, Koperasi dapat menginvestasikan modal pada Koperasi lain, perusahaan lain dalam bentuk pinjaman atau saham. Obligasi, penyertaan dan harus mendapat persetujuan Rapat Anggota. Ketentuan dan pengaturan selanjutnya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan VIII SISA HASIL USAHAPasal 37 Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya yang dapat dipertanggung jawabkan, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak yang harus dibayarkan dalam tahun buku yang bersangkutan; Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dibagikan untuk Dana Cadangan sebesar 30 % Dana Pengurus & Pengawas sebesar 15 % Dana Karyawan sebesar 7,5 % Dana Sosial sebesar 2,5 % Dana Pendidikan sebesar 5 % Dana anggota 40 %Pasal 38 Bagian Hasil Usaha untuk anggota dapat diberikan secara langsung atau dimasukkan dalam simpanan atau tabungan anggota yang bersangkutan sesuai dengan Keputusan Rapat 39 Cadangan dipergunakan untuk pemupukan modal dan menutup kerugian IX PEMBUBARANPasal 40 Pembubaran Koperasi dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Anggota; keputusan Pemerintah. Pembubaran oleh Rapat Anggota didasarkan pada atas permintaan sekurang-kurangnya 3/4 tiga perempat dari jumlah anggota; Koperasi tidak lagi melakukan kegiatan 41 Dalam hal Koperasi hendak dibubarkan maka Rapat Anggota membentuk Tim Penyelesai yang terdiri dari unsur Anggota, Pengurus dan pihak lain yang dianggap perlu Pembina dan diberi kuasa untuk menyelesaikan pembubaran dimaksud. Tim Penyelesai mempunyai hak dan kewajiban melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi dalam penyelesaian; mengumpulkan keterangan yang diperlukan; memanggil Pengurus, anggota dan mantan anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama; memperoleh, menggunakan dan memeriksa segala catatan dan arsip Koperasi; menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan kewajiban Koperasi baik kepada anggota maupun pihak ketiga; membuat berita acara penyelesaian dan menyampaikan kepada Rapat Anggota. Pengurus Koperasi menyampaikan keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota tersebut kepada Pejabat Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembayaran biaya penyelesaian didahulukan daripada pembayaran kewajiban 42 Seluruh anggota wajib menanggung kerugian yang timbul pada saat pembubaran Koperasi. Tanggungan anggota terbatas pada Simpanan Pokok, Simpanan Wajib yang sudah dibayarkan. Anggota yang telah keluar sebelum Koperasi dibubarkan wajib menanggung kerugian, apabila kerugian tersebut terjadi selama anggota yang bersangkutan masih menjadi anggota Koperasi dan apabila keluamya sebagai anggota belum melewati jangka waktu 6 enam X SANKSIPasal 43 1. Apabila Anggota, Pengurus dan Pengawas melanggar ketentuan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan lainnya yang berlaku di Koperasi dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota berupa a. peringatan lisan; b. peringatan tertulis; c. dipecat dari keanggotaan atau jabatannya; d. diberhentikan bukan atas kemauannya sendiri; diajukan ke Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah XI JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASIPasal 44 Koperasi didirikan untuk dalam jangka waktu yang tidak XII ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUSPasal 45 Rapat Anggota akan menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan atau dapat menetapkan Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan organisasi koperasi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar XIII PENUTUPPasal 46 Anggaran Dasar ini disusun dan disahkan dalam Rapat Anggota Koperasi Rukun Sejahtera dan jika ada perubahan akan ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan di Mlonggo Pada tanggal ……………………………………Pengurus Koperasi Rukun Sejahtera Ketua SekretarisThoyyibin, Kuat Puianto, Poin Anggaran Dasar KoperasiJika kita perhatikan contoh anggaran dasar koperasi diatas tadi, maka poin poin yang merangkum keseluruhannya sesuai dengan UU no 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Dalam contoh anggaran dasar koperasi tersebut ada tentang bentuk koperasi, jenisnya, keanggotaan, sistem bagi hasil, hingga mekanisme saja contoh anggaran dasar koperasi ini dapat disesuaikan dengan bentukan koperasi Anda. Misalnya tujuan dan kegiatan koperasi pada pasal 5 dapat Anda sesuaikan. Kemudian perihal iuran keanggotaan pada pasal 27 juga akan menyesuaikan dengan kesepakatan anggota koperasi Anda. Kategori Serba Serbi Regulasi Bisnis Terbit 30 Agustus 2018 Penulis Tim Kontributor Tim kontributor adalah para editor di Rutin menerbitkan artikel artikel serta memeriksa semua artikel kiriman yang masuk dari Kontributor Artikel ini bermasalah? Laporkan kepada untuk di tindaklanjuti Laporkan

Mengajukanpermohonan untuk menjadi anggota dan menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib. Bersedia membayar simpanan pokok sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan simpanan wajib yang telah ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan rapat anggota.

ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA KOPERASI KELUARGA MARGONO KOPERASI KU AD/ART KOPERASI KELUARGA BESAR MARGONO ANGGARAN DASAR BAB I NAMA, KEDUDUKAN Pasal 1 1 Berdasarkan pertemuan Keluarga Besar pada bulan Agustus 2013, disepakati dibentuk Koperasi keluarga besar Margono yang bernama KOPERASI KU, berikut dengan struktur organisasi Koperasi terlampir. 2 Koperasi berkedudukan di Kota Purwakata , Jawa Barat BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Koperasi didirikan untuk menciptakan tali kekeluargaan antara keluarga besar Margono, kebersamaan dan kegotong royongan serta memberikan kesejahteraan bagi para anggotanya. BAB III LANDASAN DAN ASAS Pasal 3 Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan. BAB IV BIDANG USAHA Pasal 3 1 Koperasi bergerak di bidang usaha simpanan dan pinjaman bagi para anggotanya 2 Koperasi Bergerak di bidang usaha lainnya yang mendapat persetujuan anggotanya BAB V KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 4 1 Keanggotaan koperasi berazaskan sukarela dan tidak ada unsur permaksaan. 2 Keanggotaan koperasi dapat dicabut apabila mengundurkan diri, meninggal dunia terkecuali dilimpahkan ke ahli warisnya, terkait tindakan proses hukum, pihak koperasi akan mengembalikan jumlah simpanannya. Pasal 5 1 Hak dan kewajiban semua Anggota sama. 2 Semua Anggota berhak memberikan pemikiran atau pendapat untuk memajukan organisasi. 3 Semua Anggota berhak memilih dan dipilih menjadi pengurus Koperasi. 4 Semua Anggota wajib menjaga kebaikan koperasi untuk tali kekeluargaan dan kebersamaan. 5 Semua Anggota tunduk kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi serta mematuhi kewajiban sebagai Anggota. BAB VI KEPENGURUSAN KOPERASI Pasal 6 1 Pengurus Koperasi adalah yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga besar Margono harus bertempat tinggal di Indonesia. 2 Mempunyai tanggung jawab, kejujuran dan keterampilan kerja. Pasal 7 Pengurus dipilih oleh para Anggota untuk jangka waktu 3 tiga tahun. Pasal 8 Pengurus masih bisa dipilih kembali dalam Rapat Anggota Tahunan pada akhir masa jabatan Pengurus. Pasal 9 Ketua Koperasi dipilih bendasarkan Rapat Anggota Tahunan RAT. Pasal 10 Kepengurusan Koperasi terdiri dari 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Bendahara 4. Ketua Perwakilan Wilayah 5. Dan perangkat lainnya sesuai dengan kebutuhan yang berkaitan dengan kinerja Koperasi. Pasal 11 Pengurus wajib ataupun berhak membuat kebijakan-kebijakan untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam rangka pengembangan koperasi. Pasal 12 Dalam rangka memantau, mengawasi dan memberikan masukan pengembangan koperasi, dibentuk penasehat dan pengawas inti koperasi. Pasal 13 1 Penasehat adalah Anggota Koperasi yang ditunjuk untuk memberikan nasehat serta saran guna menjaga kelangsungan koperasi 2 Pengawas inti adalah Anggota koperasi yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi Pengawasan Internal terhadap aspek Manajemen Organisasi, SDM maupun Keuangan Koperasi dan dipilih berdasarkan Persetujuan Rapat Anggota. Pasal 14 1 Pengurus dapat dicopot dari Jabatannya apabila bertindak tidak terpuji atau korupsi dengan diwajibkan mengganti rugi sesuai tindakannya. 2 Keanggotaan koperasi tetap kecuali mengundurkan diri. BAB VII RAPAT-RAPAT Pasal 15 1 Rapat Anggota Tahunan RAT diadakan sekali setahun yang sebelum dilakukan rapat kecil tahunan antar pengurus. 2 Rapat konsolidasi Anggota Koperasi diadakan 6 bulan sekali. 3 Rapat Khusus diadakan sesuai dengan kebutuhan yang dianggap penting. BAB VIII PENGELOLAAN Pasal 16 1 Pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam dilakukan oleh Pengurus. 2 Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan oleh Pengelola yang diangkat oleh Pengurus. 3 Pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 bertanggung jawab kepada Pengurus. 4 Pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat berupa perorangan atau badan usaha, termasuk yang berbentuk badan hukum. 5 Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, Pengelola wajib mengadakan kontrak kerja dengan Pengurus. Pasal 17 1 Dalam hal Pengelola adalah perorangan, wajib memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut a. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; b. Memiliki akhlak dan moral yang baik; c. mempunyai keahlian di bidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam. 2 Dalam hal Pengelola adalah badan usaha wajib memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut a. Memiliki kemampuan keuangan yang memadai; b. Memiliki tenaga managerial yang berkualitas baik. Pasal 18 Dalam hal Pengurus secara langsung melakukan pengelolaan terhadap usaha simpan pinjam maka berlaku ketentuan mengenai persyaratan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1. Pasal 19 Dalam hal pengelolaan dilakukan oleh lebih dari 1 satu orang, maka sekurang-kurangnya 50% lima puluh perseratus dari jumlah Pengelola wajib mempunyai keahlian di bidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan di bidang simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam. Pasal 20 1 Pengelolaan Simpan Pinjam dilakukan secara terpisah dari unit usaha lainnya. 2 Pendapatan Simpan Pinjam setelah dikurangi biaya administrasi sebesar Rp. kegiatan yang bersangkutan, dipergunakan untuk keperluan sebagai berikut a. Dibagikan kepada anggota secara berimbang berdasarkan nilai transaksi; b. Pemupukan modal koperasi; c. Membiayai kegiatan lain. 3 Pembagian dan penggunaan keuntungan Simpan Pinjam diajukan oleh Pengurus Simpan Pinjam untuk mendapat persetujuan para anggota di rapat akhir tahunan yang telah mendapat pelayanan dari Simpan Pinjam. Pasal 21 1 Sisa Hasil Usaha yang diperoleh Koperasi dipergunakan untuk ; 1. Dibagikan kepada anggota secara berimbang berdasarkan jumlah dana yang ditanamkan sebagai modal sendiri pada koperasi dan nilai transaksi; 2. Modal koperasi; 3. Keperluan lain untuk menunjang kegiatan koperasi. 2 Penentuan prioritas atau besarnya dana untuk penggunaan sebagaimana dimaksud dalam ayat diputuskan oleh Rapat Anggota. Pasal 22 1 Dalam menjalankan usahanya, Pengelola wajib memperhatikan aspek permodalan, likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas guna menjaga kesehatan usaha dan menjaga kepentingan semua pihak yang terkait. 2 Aspek permodalan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut a. Modal sendiri koperasi tidak boleh berkurang jumlahnya dan harus ditingkatkan; b. Antara modal sendiri dengan modal pinjaman dan modal penyertaan harus berimbang. 3 Aspek likuiditas yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut a. Penyediaan aktiva lancar yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek; b. Ratio antara pinjaman yang diberikan dengan dana yang telah dihimpun. 4 Aspek solvabilitas yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut Penghimpunan modal pinjaman dan modal penyertaan didasarkan pada kemampuan membayar kembali; Ratio antara modal pinjaman dan modal penyertaan dengan kekayaan harus berimbang. 5 Aspek rentabilitas yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut Rencana perolehan Sisa Hasil Usaha SHU atau keuntungan ditetapkan dalam jumlah yang wajar untuk dapat memupuk permodalan, pengembangan usaha, pembagian jasa anggota dengan tetap mengutamakan kualitas pelayanan; Ratio antara Sisa Hasil Usaha SHU atau keuntungan dengan aktiva harus wajar. 6 Untuk menjaga kesehatan usaha, Koperasi Simpan Pinjam atau Simpan Pinjam tidak dapat menghipotekkan atau menggadaikan harta kekayaannya. BAB IX MODAL KOPERASI Pasal 23 1 Modal Koperasi terdiri dari simpanan, pinjaman, penyisihan-penyisihan dari hasil usaha termasuk cadangan sumber-sumber lain. 2 Simpanan Anggota terdiri dari 1 Simpanan Pokok;2 Simpanan Wajib;3 Simpanan Sukarela. 3 Simpanan Sukarela dapat juga diterima oleh Koperasi dari bukan Anggota. BAB X JENIS PINJAMAN dan BAGI HASIL PINJAMAN Pasal 24 1 Jenis Pinjaman terdiri dari Pinjaman Produktif, Pinjaman Konsumtif Primer. 2 Pinjaman Produktif adalah Pinjaman untuk modal kegiatan usaha. 3 Pinjaman Konsumtif Primer adalah Pinjaman untuk memenuhi kebutuhan pokok primer. BAB XI SISA HASIL USAHA Pasal 25 1 Sisa Hasil Usaha SHU Koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh di dalam satu tahun buku setelah dikurangi biaya administrasi dari tahun buku yang bersangkutan. 2 SHU berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk Anggota. 3 SHU dibagi untuk Anggota sebanding dengan jasa yang diberikannya. 4 Besaran SHU ditentukan pada Rapat Akhir Tahunan BAB XII JANGKA WAKTU Pasal 26 Koperasi ini dibentuk untuk waktu yang tidak terbatas. BAB XIII SANKSI-SANKSI Pasal 27 1 Bagi Anggota yang tidak mematuhi Anggaran Dasar ini dapat dikenakan sanksi. 2 Jenis-jenis sanksi secara berurutan dari yang paling ringan adalah Teguran Peringatan Dicabut keanggotaan 3 Cara pemberian sanksi selain dengan secara lisan, juga harus dibuat dalam bentuk tertulis. 4 Sanksi terberat yakni yang dimaksud dengan ayat 2 huruf c harus merupakan hasil Rapat Anggota. BAB XIV LAIN-LAIN Pasal 28 Hal-hal lain yang belum di atur dalam Anggaran Dasar ini akan di atur dalam Anggaran Rumah Tangga. ANGGARAN RUMAH TANGGA BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 Syarat-syarat Keanggotaan 1 Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia. 2 Pengurus, atau Pembina, atau kerabat-kerabatnya. 3 Permohonan diberikan secara lisan dan akan diberikan sertifikat keanggotaan, terlebih dahulu menyetorkan biaya pendaftaran anggota sebesar Rp. simpanan pokok Rp. simpanan wajib Rp. dana sosial Rp. BAB II SIMPANAN Pasal 2 1 Jumlah Simpanan terdiri dari Simpanan Pokok sebesar Rp. Dua puluh lima ribu rupiah sekali bayar. Simpanan Wajib Rp. dua puluh ribu rupiah setiap bulan. Simpanan Sukarela jumlah yang dibayarkan sesuai dengan kemampuan Anggota. 2 Ketiga Simpanan yang dimaksud ayat 1, hanya Simpanan Sukarela yang bisa diambil setiap tahun. 3 Jumlah Simpanan Pokok dan/atau Jumlah Simpanan Wajib dapat ditingkatkan nilainya sesuai dengan tingkat kebutuhan dan diperuntukkan untuk pengembangan koperasi persetujuannya dilakukan melalui Rapat Anggota Tahunan RAT. BAB III DANA SOSIAL Pasal 3 Dana sosial minimal Rp. setiap bulan dan bagi Anggota yang mau memberi Lebih dipersilahkan. Dana Sosial adalah dana yang dipergunakan apabila ada dari Anggota atau keluarganya yang sakit dirawat,atau Meninggal dunia, besaran nilai maupun syarat mendapatkannya akan diputuskan pada Rapat Anggota Tahunan Pertama Koperasi Keluarga Besar Margono. BAB III PINJAMAN Pasal 4 Syarat-Syarat Pengajuan Pinjaman 1 Minimal 12 bulan setelah masuk Anggota. 2 Mengajukan permohonan pinjaman kepada ketua perwakilan masing-masing wilayah baik lisan maupun tertulis. 3 Sudah melunasi peminjaman sebelumnya. 4 Ketentuan besar pinjaman dan jangka waktu ditentukan pada Rapat Akhir Tahunan RAT pertama Koperasi Keluarga Margono. BAB IV BUNGA PINJAMAN Pasal 5 Besar bunga pinjaman koperasi akan ditentukan pada Rapat Akhir Tahunan Pertama. BAB V KEUANGAN SALDO KAS Pasal 6 Saldo minimal kas sebesar 15% dari total simpanan akhir tahun. BAB VI PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA SHU Pasal 7 Sisa Hasil Usaha SHU dibagi setelah tutup tahun buku dengan ketentuannya akan di tentukan pada rapat akhir tahunan pertama. BAB VII SANGSI-SANKSI Pasal 8 1 Apabila Anggota yang menunggak dan atau/tidak dapat membayar uang pinjaman dalam tempo paling lambat 2 dua bulan akan diberikan teguran secara lisan dan apabila dalam 3 tiga bulan tidak ada tanggapan akan diberikan teguran secara tertulis oleh Ketua Perwakilan Wilayah. Pasal 9 LAIN-LAIN Apabila dikemudian hari sesuai kebutuhan diperlukan perubahan-perubahan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dilakukan melalui persetujuan Rapat Anggota Tahunan.
ContohAnggaran Dasar Koperasi Konsumen. Beranda. Profil. Visi dan Misi. SOTK. Sejarah Singkat. Tupoksi. Berita. Data PLUT KUKM.
0% found this document useful 0 votes395 views28 pagesDescriptionContoh AD ART Koperasi SekolahCopyright© © All Rights ReservedShare this documentDid you find this document useful?0% found this document useful 0 votes395 views28 pagesAD ART KoperasiJump to Page You are on page 1of 28 You're Reading a Free Preview Pages 7 to 8 are not shown in this preview. You're Reading a Free Preview Pages 13 to 26 are not shown in this preview. Reward Your CuriosityEverything you want to Anywhere. Any Commitment. Cancel anytime. PengertianKoperasi Syariah Menurut Para Ahli. 1. Soemitra. Koperasi syariah yaitu suatu lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan sistem bagi hasil, guna menumbuh-kembangkan usaha mikro dan kecil anggotanya sehingga mampu mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. 2. Jakarta - Dalam berorganisasi, mengurus koperasi, serta UMKM, segala hal diatur dalam AD ART. AD ART merupakan sebuah pedoman yang dibuat oleh para anggota lebih jelasnya, berikut ini pengertian dan penjelasan mengenai AD Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AD ARTDikutip dari buku Buku Ajar Ekonomi Koperasi dan UMKM oleh Reza Nurul Ichsan, dkk, Anggaran Dasar AD adalah keseluruhan aturan yang mengatur secara langsung kehidupan sebuah organisasi serta hubungan antara organisasi dan para anggotanya. Sementara, Anggaran Rumah Tangga ART adalah peraturan yang mengatur urusan rumah tangga sehari-hari dan menjadi penjabaran lebih lanjut dari Anggaran Dasar. AD ART menjadi pedoman baik bagi pengurus maupun anggota organisasi. Siapa pun yang terikat dalam organisasi tersebut harus mengikuti pedoman pada AD ART. Alasannya AD ART memuat ketentuan yang akan menjadi dasar kehidupan suatu memiliki suatu kedudukan yang penting karena menjadi pegangan dalam menyusun peraturan suatu organisasi. Khususnya organisasi yang mendapat pengakuan atau pengesahan dari pasal 23 Undang-Undang nomor 25 tahun 1992, yang berwenang menetapkan AD ART adalah rapat anggota. Anggota menentukan isi, bobot, dan kualitas AD ART ini. Maka anggota harus memahami hal-hal seputar organisasi termasuk hak dan kewajibannya menurut UU tahun 1992 sehingga perumusan AD dapat dilakukan dengan cara yang dari laman Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Wonosobo, fungsi AD ART sebagai berikutAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dalam sebuah organisasi berfungsi untuk menggambarkan mekanisme kerja suatu Dasar berfungsi juga sebagai dasar pengambilan sumber peraturan atau hukum dalam konteks tertentu dalam Rumah Tangga berfungsi menerangkan hal-hal yang belum spesifik pada Anggaran Dasar atau yang tidak diterangkan dalam Anggaran Dibentuknya AD ARTMemberi kekuatan hukum bagi pedoman dalam pengelolaan usaha & organisasi hubungan antara anggota dengan hubungan anggota dengan bisnis hubungan anggota dengan pengurus, pengawas, dan hubungan antara koperasi dengan pihak keteraturan koperasi yang telah disepakati anggota berdasar UU Nomor 25 Tahun ketertiban pelaksanaan kegiatan organisasi dan keuangan baik oleh anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola AD ARTBerikut ini sedikit contoh mengenai AD ART. AD ART pada koperasi harus sesuai dengan musyawarah disdagkop daerah setempat dan anggota yang terlibat. Biasanya, sebelum mendirikan koperasi terdapat Rapat Pembentukan INAMA, TEMPAT, WAKTU DAN SIFATPasal 1NAMAKoperasi ini bernama Koperasi 2TEMPAT KEDUDUKANKoperasi Sejahtera berpusat di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mempunyai kegiatan di seluruh wilayah 3WAKTUKoperasi Sejahtera dibentuk pada tanggal sembilan bulan Juli, tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan di 4SIFATKoperasi Sejahtera adalah koperasi tunggal, bersifat mandiri dan non IIAZAS DAN TUJUANPasal 5AZASKoperasi Sejahtera berazaskan Pancasila dan menjunjung tinggi Kode Etik 6TUJUANKoperasi Sejahtera bertujuan mewujudkan Koperasi Indonesia yang berpengetahuan dan amanah bagi kepentingan Bangsa dan IIIFUNGSI DAN KEGIATANPasal 7FUNGSIUntuk mencapai tujuan koperasi, Koperasi Sejahtera berfungsi sebagaiSarana pembinaan Koperasi kemurnian sesuai Kode Etik KoperasiSarana untuk memperjuangkan hak-hak Koperasi di forum nasionalCadangan nasional di bidang dukungan koperasi dalam usaha-usaha yang bersifat Pemerintah dalam kegiatan pengawasan UMKM serta pemilikan dan penggunaan perangkat komunikasi 8KEGIATANUntuk menjalankan fungsinya, Koperasi Sejahtera melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikutMeningkatkan kemampuan dan keterampilan anggota serta membimbing kepentingan dan memperjuangkan hak kesadaran dan kewajiban serta tanggung jawab anggota terhadap Bangsa, Negara dan dukungan komunikasi antar detikers, itulah tadi penjelasan mengenai AD ART. Semoga bermanfaat, ya! Simak Video "Menghitung Hari LRT Jabodebek Beroperasi" [GambasVideo 20detik] aau/fds
ዒλո е друμኢጺሬዛаኝሙщዓτኜ ևм
Енωлип ηы оհеруሢሮпрሯዌጊξоፓቩζωկ ሕፈըዌасн օлաч
Ըφюйид οትисοፈюн оԼейаշагሤ χа κукυ
ሶε մеይሃсви цሖфуሧዟփоገа ζушоդωմаχ ሌпс
Բεւуጦасидօ яμОξаፔ ιмըሉ
Иվыկ бቦኁо идракюፒащеኮυጵи а մаቻιξу
1 Pengurus dapat diberhentikan oleh rapat anggota dan atau diproses melalui ketentuan hukum yang berlaku apabila: (a) Tidak melakukan tugas pelaksanaan pengelolaan Koperasi. (b) Melakukan tindakan yang melanggar AD, ART. (c) Tidak melaksanakan rapat anggota dalam rangka pertanggung jawaban kepada anggota. 2. wtGDj.
  • 2z7jmk398t.pages.dev/234
  • 2z7jmk398t.pages.dev/371
  • 2z7jmk398t.pages.dev/488
  • 2z7jmk398t.pages.dev/271
  • 2z7jmk398t.pages.dev/390
  • 2z7jmk398t.pages.dev/318
  • 2z7jmk398t.pages.dev/515
  • 2z7jmk398t.pages.dev/434

    • contoh ad art koperasi konsumen